Sejak bulan desember 2018 stand meter PDAM di rumah saya dengan ID pelanggan 16571095 rusaka dan tidak pernah berputar sehingga kubikasi air setiap bulan dianggap 0 dan saya harus membayar lebih mahal karena dianggap pelanggan pasif. Saya sudah laporkan kerusakannya sejak Desember 2018, namun sampai saat ini bulan Maret 2019 tidak ada tindaklanjut perbaikan dari PDAM Tirta Pakuan Bogor meskipun saya sdh berkali2 menyampaikan baik melalui call center maupun WA ke PDAM online namun hanya dijanjikan akan ditindaklanjuti namun kenyataannya sampai sekarang tidak ada petugas yang datang untuk melakukan perbaikan.

di depan rumah sakit hermina bogor (rs hermina jl. abdullah bin nuh - yasmin) sekarang sudah terlalu banyak pedagang kaki lima yang berjualan mengambil badan trotoar, sehingga pejalan kaki harus turun ke jalan untuk lewat disitu, dan banyak juga mobil parkir di jalan untuk makan yang menyebabkan jalanan macet terutama saat pulang kerja. tolong diperhatikan hak-hak pejalan kaki dan keselamatan pejalan kaki

saya seorang suami yang mau melaporkan seorang ASN pemkot bogor bernama derio alfianda (nip. 199112102015071001) krn telah berselingkuh dan berzina dgn istri saya.

Izin dari SIMUGU ( Koperasi Simpan Pinjam Multi Guna) https://simugu.co.id

Sekilas tentang KSPMG ( Dari web mereka)

KSP Multi Guna berdiri tanggal 11 November 2014 serta mendapatkan pengesahan Badan Hukum Nomor 73/BH/XIII.5/KOP tanggal 17 Desember 2014 dengan jumlah anggota KSPMG pada saat itu sebanyak 21 orang. Pada tahun 2018 KSPMG mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk dapat mendorong Pengurus KSPMG untuk mengembangkan usaha utamanya yakni simpan pinjam.Dengan diterbitkannya Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bogor dengan Nomor : 139/SIUSP/KOP/XI/2008 tanggal 12 November 2018, maka KSPMG dapat beroperasi untuk menjalankan usaha simpan pinjam konvensional.

Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 14 November 2019 telah memperolah Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak Departeman Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah III Jawa Barat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 86.540.162.4-404.000.

Selain itu KSPMG juga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120116171365 sekaligus tercatat pada Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan mendapatkan Izin Usaha berupa Koperasi Simpan Pinjam pada Tanggal 16 November 2018 pada Sistem OSS, beserta Izin Lokasi dengan alamat Jl. IR Juanda No 68, Lantai 3, Bogor Trade Mall (Mall BTM).

Pertanyaan saya :

1. Apakah mereka memiliki izin untuk menciptakan app p2p Lending
2. Apakah tata cara penagihan mereka telah di review OJK ( banyak korban)
3. Apakah Pemerintah akan membiarkan lintah darat ( bunga 10% perhari seperti Simugu ) melakukan kebohongan dan penipuan seperti menutupi periode pinjaman dan besarnya bunga karena deskripsi dan isi perjanjian dalam APK nya pun beda https://www.google.com/amp/s/m.apkpure.com/id/simugu/com.kopsimpin.mulgu/amp#ampf=undefined
4. Apakah Pemerintah akan terus membiarkan Aplikasi P2P Lending ilegal mendapat support dari payment gateway dan sanggup membuat virtual Account Bank seperti dengan Xendit dan Doku?
5. Apakah pencemaran nama baik yang terus dilakukan oleh penyelenggara fintech ilegal ini boleh dibalas oleh masyarakat?
6. Apakah pemerintah sudah memegang data tentang pemain ilegal, kantor penagihan ilegal, dan aplikasi ilegal, karena terbukti pemain besar ilegalnya seperti ayogroup (ayocredodsb) dompetgroup (dompetkucing dompetseluler dsb) pitih kilat dan lain sebagainya yang merupakan perpanjangan tangan dari fintech P2P China yang ambruk ? Saya full pegang data dan siap berkolaborasi. Karena potensi default sangat besar dan memicu keresahan dalam masyarakat.

YTH . Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia

Saya mau melaporkan beta resahnya saya karena proses pencetakan e-ktp kota madya bogor belum juga terlaksana. Saya sudah melakukan perekaman dari tahun 2016. Sampai saat ini 2 Febuari 2019 belum juga ada proses pencetakan e-ktp, setiap datang ke kantor disdukcapil kota bogor selalu saja alasan blanko habis. Sampai kemarin saya kesana alasanya Blanko habis. e-ktp menjadi bagian penting untuk urusan administrasi. Tolong perhatianya. Terima kasih.

Mohon Info Lanjutan:
- Beberapa hari yang lalu, kami mencoba mengurus Izin PAUD
di lokasi tempat tinggal yakni di Kompleks IPB I, Loji.
- Lokasi yang digunakan untuk kegiatan PAUD adalah bangunan
terpisah yang dibangun pada tahun sekitar 2016/17 dengan
menggunakan IMB bangunan rumah tinggal.
- Info yang diperoleh dari pihak yang berkepentingan di Diknas
Bogor dinyatakan bahwa salah satu persyaratan izin PAUD
adalah lokasi harus memiliki IMB Pendidikan. Sehingga bangunan yang saat ini digunakan dengan menggunakan IMB Rumah Tinggal perlu disesuaikan/diubah menjadi IMB pendidikan.
- Untuk perubahan IMB tersebut perkiraan biaya yang diperlukan adalah (Rp.75 ribu/m2), sehingga pada lokasi
yang kami tempati di tanah seluas 500 m2, dengan bangunan sekitar 250m2 diperlukan biaya Rp.18.750.000 (resmi) atau info
lain malahan menyatakan biaya total hingga berkisar Rp. 50 Juta.
- Hal tersebut infonya terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Yang Baru ? (Namun saya tidak berhasil menemukannya melalui internet ?)
- Oleh adanya persyaratan yang baru tersebut, maka PAUD yang
saat ini kami kelola tidak bisa mendapatkan izin. Karena persyaratan yang sangat memberatkan.
- Perlu diketahui dan kiranya untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:
1. Sarana bangunan yang digunakan sudah dibangun sejak
2016/2017 dengan izin IMB Rumah Tinggal;
2. Saat ini PAUD tersebut telah memiliki peserta yang cukup
banyak (45-50 anak usia dini) dan telah berjalan kurang lebih
6 Bulan.
3. PAUD tersebut dibangun dengan tujuan sosial, karena
terhadap peserta didik tidak dikenakan biaya pendaftaran
dan tidak pula dikenakan biaya bulanan. Namun kepada
peserta didik/orang tua yang mau memberikan sumbangan
untuk honorarium pengganti transportasi guru disediakan
kotak sumbangan. Dan hingga hari ini, untuk biaya lainnya
terkait dengan operasional PAUD masih ditanggung sendiri
dengan pertimbangan amal sambil berupaya membantu
Pemerintah untuk menyediakan saranan pendidikan GRATIS
bagi kaum tidak mampu.
- Atas peraturan terkait dengan operasional PAUD yang
infonya baru diberlakukan tahun 2018, tampaknya sangat
memberatkan kami sebagai salah satu inisiator pendidikan
PAUD tidak berbayar, dan karena kesulitan untuk registrasi
karena bangunan perlu memiliki IMB Pendidikan dengan
biaya yang sangat memberakan ( kurang lebih Rp. 50 Juta),
maka PAUD yang kami kelola tetap tidak dapat didaftarkan.
- Atas hal-hal tersebut, mohon untuk pencerahan lebih lanjut, apakah peraturan yang diuraikan diatas benar-2 merupakan peraturan Pemerintah yang baru terkait dengan pengajuan izin PAUD ataukah memang ada sejumlah pertimbangan untuk menguruskan perizinannya. Jika apa yang saya sampaikan tersebut diatas tidak benar adanya, mohon untuk ditunjukkan kepada siapa (unit atau petugas) yang berwenang untuk pendaftaran izin PAUD. Terimakasih sekali, atas perhatian dan bantuan BAPAK/IBU yang memiliki kewenangan pengaturan operasional PAUD. Terimakasih, salam....






-

RT di Sukasari 1 bogor timur, jarang ada ditempat. Untuk minta surat pengantar nikah sangat susah sampai 1 bulan. Pada saat pilgub dan pemilihan walikota tidak diberikan surat suara. Pada saat ada kriminalitas, mobil dipecahkan kaca,kami lapor RT tsb hanya dibalas utk suruh lihat cctv..

Mohon bantuannya untuk memperbaiki jalan KH Abdurrahman al amsari, kel. mekarwangi, kec tanah sareal kota bogor. Kondisi jalan tidak di ASPAL sehingga kalau hujan sangat mengganggu mobilitas warga yang banyak melewati jalan ini. terima kasih.

Mohon ditertibkan gepeng (pengemis) di Stasiun Bogor dan lokasi lainnya yang membawa bayi/balita mengamen.

Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk menindak anak anak remaja yang berkumpu "nongkrong" mengganggu warga dan saya yang berkediaman di sekitaran RT 01/ RW 04, Cilubang Nagrak, Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat
- Setiap malam dan setiap hari nongkrong dan nyanyi nyanyi serta berbicara dan berteriak dengan suara keras sampai menjelang pagi (tepatnya jam 2-3 pagi) sehingga mengganggu kenyamanan warga
- Mengganggu warga yang tidur malam hari karena kebisingan tersebut.
- Sudah berkali kali ditegur oleh warga namun tidak diindahkan dan tetap melanjutkan aktivitas "nongkrong" nya
- Setiap ditegur malah membuat kegaduhan yang lebih parah lagi.
Mohon kiranya untuk dapat memproses laporan kami. Laporan ini dapat dipertanggung jawabkan oleh saya sendiri.
Mohon dinas terkait untuk menindaklanjutinya. Khususnya Ketua RT 01 dan RW 04 Cilubang Nagrak.