Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 021-31433973 pusdatin@bappenas.go.id
16 Jul 2017, 15:12
Syahrani Muhammad
Website Ditutup oleh Admin

Yang Terhormat, Mau tanya untuk daerah 3T itu dapat bantuan tidak dari pemerintah?

17 Apr 2017, 19:09
Gibran Sesunan
SMS Ditutup oleh Admin

Mohon informasi brosur atau diagram alur perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat, mulai dari RPJMN, RKP, RKAKL dan lain-lain.

28 Feb 2017, 14:22
Agus Djunaedi
SMS Ditutup oleh Admin

Saya ingin menanyakan mengapa gaji PNPM Perkotaan atau Mandiri hampir 2 bulan belum turun?

28 Nov 2016, 00:04
62815761xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Dengan hormat dengan ini saya atas nama Sarjono alamat purwosari 2/41 rt05 rw07 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur. Kami dulu pernah mendapatkan bantuan rehap RTLH pada tahun 2014 sebesar 8.000.000 dr BKM dan sudah saya belanjakan material, serta bayar tukang. sampai sekarang belum jadi. Pertanyaan kami, "Bisakah kami mengajukan dana bantuan dari Bapak ?"

20 Apr 2016, 00:00
MHD. Wijaya Kusuma, S.H. H. M. Saleh Bin Jamin (Kuasa Waris Keluarga)
Website Ditutup oleh Admin

Bapak Presiden dan jajarannya yang kami hormati, kami sebagai warga negara mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan dan banjir di Jakarta dan sekitarnya yang sampai saat ini masih dalam pengerjaan. Namun apabila penanganannya hanya bersifat parsial, maka banjir dan macet akan tetap terjadi.

Kami yakin dibwah kepemimpinan Bapak pasti akan muncul gebrakan-gebrakan luar biasa dalam memajukan pembangunan di seluruh tanah air sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang memindahkan Ibukotanya ke tempat yang lebih strategis, misalnya saja Malaysia, Ibukota dipindahkan ke Pura Jaya; Myanmar dari Yangon dipindahkan ke Nay Phi Taw; Jepang yang semula di Kyoto pindah ke Tokyo; dan Amerika Serikat yang semula di Philadelphia berpindah ke Washington DC.

Berkaitan dengan hal tersebut, izinkan kami untuk menyampaikan usulan sebagai berikut:

1.Pemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke Kota Lain
Hal ini sebagaimana yang pernah diwacanakan pada masa kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto yang merencanakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Jonggol, Bogor, namun tidak terlaksana karena tanah yang maish labil dan lahan yang harus dibeli. Pada masa kepemimpinan Bapak K.H. Abdulrahman Wahid juga pernah merencanakan pemindahan Ib Kota dari Jakara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, namun hal ini juga tidak terlaksana karena dirasa sangat jauh, disamping lahan yang juga harus dibeli.

2.Menurut hemat kami, salah satu alternatif sebaga Ibu Kota Negara adalah di sekitar Kabupaten Purwakarta dan Subang, Jawa Barat.

a. Letaknya yang cukup strategis dengan diapit 2 jalan tol Jakarta-Bandung dan Jakarta-Cirebon yang beberapa waktu lalu Bapak resmikan, dan di sisi kanan dan kiri diapit lintasan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun.

b. Terdapat Bandara Internasional Kertajati di Sumedang yang hanya perlu sedikit perbaikan, dan rencana pembangunan pelabuhan di Karawang atau Subang

c. Ketersedian lahan perkebunan milik pemerintah (PT. Perhutani dan PT. Perkebunan Nusantara) sekitar 250.000-300.000 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pusat pemerintahan, perkantoran, sarana prasarana olahraga, dan fasilitas umum sehingga tidak perlu menggunakan dana APBN untuk penyediaan lahan.

d. Biaya pembangunan gedung pemerintahan dan prasarana lainnya di pusat pemeirntahaan baru nanti, agar tidak membebani APBN, dapat dilakukan dengan menjual tanah/gedung eksisting pemerintahan di Jakarta atau melakukan kontrak kerjasama jangka panjang dengan pihak swasta.

e.Sebagai pengganti kawasan olahraga Gelora Bung Karno Senayan, dapat dibangun sarana prasarana olahraga terpadu sesuai standar internasional, dan juga dapat dibangun sirkuit Moto GP atau F1

Kami yakin apabila pemindahan Ibu Kota Pemerintahan di sekitar Kabupaten Purwakarta dan Subang, Jawa Barat ini dapat terealisasi, maka periode kepemimpinan Bapak akan tercata dalam sejarah dengan tinta emas yang berhasil gemilang dalam mengatasi segala persoalan bangsa yang pada akhirnya mampu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih makmur, baik, aman, dan sentosa.

Demikian usulan kami ini, kami bersedia apabila dipanggil lebih lanjut untuk menjelaskan mengenai rencana ini. Terimakasih

18 Apr 2016, 16:56
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Jika diperhatikan, 4 bor untuk MRT itu mencapai 3-4 untuk 3-4 tahun. Bagaimana selanjutnya pengembangan terowongan mrt di tempat lain bisa digunakan pengeboran. Misalnya jarak pengeboran memerlukan 80 km, berarti tidak cukup memakai 4 bor saja. Harus ditambah jumlah bor. Harus memiliki sekitar 25 bor untuk menyelesaikan seluruhnya terintegrasi.
Itu soalnya kita bisa belajar dari MRT singapore yang memiliki terowongan yang sangat panjang.

Kalau persoalan kemacetan akibat banyak berlibur ke puncak, itu seharusnya bisa diselesaikan dengan pembangunan KRL ke puncak, jadi dari puncak, sudah tersedia terminal terintegrasi stasiun KRL untuk kesediaan bus panjang untuk mengantar masyarakat ke bbrp tempat hiburan di puncak/cisasura. Jika Masyarakat ingin ke tempat tertuju di puncak bisa diantar oleh shuttle bus sedang (bebas arah drop berbagai tempat).

Jadi untuk melaksanakan kemudahan masyarakat, harus disediakan tempat gedung ride park di stasiun KRL khusus ke puncak, terintegrasi bogor dan ciawi. Dengan demikian banyak masyarakat bisa mendrop kendaraan bermotor pribadi. Misalnya ditempatkan di wilayah yang AMAN terhindari dari kemacetan yaitu : Pondok gede harus disediakan area gedung yang besar di samping tol.itu bisa dintegrasikan dengan stasiun dan terminal terpadu.Ini bertujuan utk mengurangi kemacetan arus puncak bahkan tol jagorawi.

Soal reklamasi,
Jangan ada pembangunan perumahan horizontal di reklamasi, bahkan dikembangkan oleh developer untuk pembangunan tidak jelas dalam tata ruang karena sangat mubazir. Saranku, tiap reklamasi sebaiknya dikembangkan pantai sepanjangnya, Kemudian dibangun perhotelan, apartmen, perkantoran, komersial bergedung, cafe, tempat wisata jalan2 pedestrrian taman, tempat olah raga, bahkan bakal diadakan pertandingan oleh raga di pantai, disediakan jalur jogging, lainya bisa disediakan jalur balapan mobil berkualitas internasional, pelabuhan marina kapal2 sewa. Tiap sepanjang pantai harus disediakan jalur pedestrian yang lebar dan ditanam pepohonan palem karena itu membangun keindahan. Tolong perhatikan youtube di mana proyek kota masa depan di pantai. itu berhubungan perlunya untuk menambah devisa dari pariwisata dunia untuk jakarta.

Selain itu, sepanjang pantai jawa utara harus diperbaiki jadi pantai bersih dan indah yang bisa menghilangkan kepenatan dan peningkatan aktivitasi sehat masyarakat. Sepanjang dimulai dari selatan jawa(ketapang- bandara soetta, cilincing.

Masih banyak lagi ide inovasi. Oleh itu, saya menawarkan pengalamanku pada departmen dan bappenas, karena saya memiliki bayangan dan cara koordinasi manajemen untuk meningkatkan pembangunan desain tata ruang sehingga kota masa depan sangat diakui dunia. Dengan mohon ini saya meminta kesempatan untuk menjelaskan konsep lebih jauh.

terimakasih banyak atas keperdulian,

Salam

25 Sep 2015, 13:09
Tiara Putri Adi Lestari
Website Ditutup oleh Admin

Selamat siang, saya Tiara selaku asisten Lab. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Olah Data, Program Studi Ekonomika Terapan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Saya memohon kesedian instansi Bapak/Ibu untuk memberikan salinan dokumen perencanaan dan data makro (data terlampir).

Dokumen dan data-data tersebut akan digunakan untuk melengkapi data dan dokumen di Lab tersebut. Saya juga telah mengirimkan email permohonan ke email BAPPEDA Jawa Barat (public.bappeda.jabarprov.go.id)

6 Mei 2015, 05:16
Adi Cahyakumara
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,

Saya adalah seorang dokter umum di Rumah Sakit (RS), walaupun bukan sebuah rumah sakit besar tapi minimal saya tahu persis bagaimana sistem kesehatan di Indonesia ini berjalan. Saya rasa keluhan masyarakat terkait pelayanan terhadap BPJS Kesehatan bukan karena masalah di personalnya, namun memang terlalu kecil dana yang diberikan ke RS untuk menangani pasien BPJS Kesehatan yang jumlahnya banyak.

Jika dicari akar masalahnya lagi, ada satu jawaban, yaitu dana APBN yang dialokasikan ke bidang kesehatan sangat kecil. Kalau saya tidak salah, bahkan tidak sampai 10%. Hal ini tentu berbeda sekali dengan dana APBN untuk pendidikan yang minimal 20%. Padahal jika dilihat, kesehatan dan pendidikan, keduanya adalah hal yang penting. Namun mengapa dana yang diberikan dibedakan?

Saya coba mengulik bagaimana sebuah negara maju mengelola kesehatan. Ternyata dana yang dialokasikan ke kesehatan itu peringkat ke-2 setelah dana alokasi untuk Hankam. Mereka sadar bahwa kesehatan adalah hal yang penting.

Mohon penjelasannya dari Bappenas terkait penentuan alokasi dana untuk kesehatan. Kemudian, apakah rencananya alokasi dana untuk kesehatan akan ditambahkan? Terima kasih.

15 Apr 2015, 00:00
Anonim
Website Ditutup oleh Admin

Yth. Kementerian PPN/Bappenas,

Mohon informasinya, bagaimana prosedur bagi lembaga penelitian asing untuk melakukan penelitian di instansi pemerintah pusat/daerah di Indonesia? Apakah hal ini terkait dengan tugas dan kewenangan Bappenas?

Karena saya lihat sejumlah lembaga donor asing bermitra dengan Bappenas dalam proses kesehariannya menjalankan program.

Kemudian, saya ingin tau apakah Rencana Kerja Pemerintah yang kemarin dipresentasikan oleh Menteri Andrinof A. Chaniago dalam Rapat Kabinet bisa diakses publik?

Mohon informasinya. Terima kasih.

22 Des 2014, 10:08
Sigit Sapto Wardono
Website Ditutup oleh Admin

Saya PNS Kab. Brebes telah lulus S-2 melalui beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Namun setelah selesai, surat pengembalian saya ke instansi asal sebagai salah satu syarat saya untuk kembali bekerja tidak terbit-terbit selama sebulan lebih.

Terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampai Januari 2015, status saya menggantung dan apabila sampai akhir bulan Desember 2014 surat tersebut tidak terbit, status saya akan terus menggantung.

Ini tidak hanya terkait dengan kerja saya di Pemkab Brebes tapi juga hak saya (tunjangan) yang seharusnya sudah saya dapat juga hilang karena ketidakjelasan posisi saya.

Mohon tindak lanjutnya khususnya dari Bappenas. Terima kasih.

DIIKUTI OLEH