Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 4, Jalan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 0811989011 pengaduan@kkp.go.id
Senin, 07:39
Bu Dju Pt Sultra Tuna
Android Ditutup oleh Admin

Pelayanan SHTI Belum Bisa di Layani di PPS Kendari sejak januari 2020 sampai dengan tanggal dibuat laporan ini.

Minggu, 19:52
Anonim
Website Terverifikasi Harus diproses dalam 1 hari

Assalamualaikum wr. wb.
dengan hormat.
ba’da salam kami ucapkan semoga bapak/ibu tetap dalam lindungannya, dan sukses dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari amin.
dalam hal ini, melakukan tindakan hukum untuk membuat dan/atau menyampaikan laporan indikasi penggunaan pukat trawl, pukat hela dasar dua kapal atau pair trawl cantrang, dan pukat dorong kepada kementrian kelautan dan perikanan ri yang beralamat di jalan medan merdeka timur, nomor 16, jakarta pusat;-

selanjutnya disampaikan bahwa dengan diberlakukannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (kuhap), maka dengan ini kami mewakili masyarakat, dengan ini berdasarkan hasil investigasi dan monitoring dilapangan serta didukung oleh fakta dan bukti permulaan yang cukup adalah patut untuk diusut kebenarannya, bahwa persoalan terbukti atau tidak dalam melakukan dugaan tindak pidana dalam hal penggunaan pukat hela dasar dua kapal atau pair trawl dan lainnya di desa simandulang, kec, kualuh leidong, kab, labuhanbatu utara merupakan keputusan pengadilan yang menentukannya, maka dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

bahwa dengan surat ini kami menyatakan komitmen dan dukungan kami terhadap upaya dan tindakan penegakan hukum dalam hal pemberantasan penggunaan pukat trawl, pukat hela dasar dua kapal atau pair trawl cantrang, dan pukat dorong sebagaimana diatur didalam permen-kp nomor 71 tahun 2016, dan uu nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan;

1. bahwa kapal penangkapan ikan yang lokasinya berada di desa simandulang,dan kelurahan tanjung leidong, kecamatan kualuh leidong, kabupaten labuhanbatu utara, yang kami duga kepunyaan sdr. ayu, apang, apeng, acun, tensu, dan ayen.

2. bahwa berdasarkan pantauan dan temuan kami di lapangan adanya indikasi penyalahgunaan kapal penangkapan ikan dengan cara menggunakan pukat trawl,pukat hela dasar dua kapal atau pair trawl, cantrang, dan pukat dorong di perairan kualuh leidong yang bertentangan dengan permen-kp nomor 71 tahun 2016, dan uu nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan (foto terlampir).

3. bahwa kami juga menduga kapal penangkapan ikan kepunyaan sdr. ayu, apang, apeng, acun, tensu, dan ayen tidak memiliki izin usaha berupa surat izin penangkapan ikan (sipi).

4. bahwa dengan beroperasinya pukat trawl,pukat hela dasar dua kapal atau pair trawl, cantrang, dan pukat dorong di perairan kualuh leidong, sudah merusak laut dan membuat pendapatan para nelayan tradisional di saat melakukan penangkapan ikan menurun drastis sehingga tidak mencukupi kehidupan kami sehari-hari.

5. kami patut menduga kurangnya peranan dinas kelautan dan perikanan labuhanbatu utara dalam penegakan hukum dan melakukan pembiaran beroperasinya pukat trawl,pukat hela dasar dua kapal atau pair trawl, cantrang, dan pukat dorong yang melanggar permen-kp nomor 71 tahun 2016 dan uu nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan di perairan pantai kualuh leidong.

6. bahwa sebagai wujud dukungan dan komitmen kami tersebut, melalui surat ini kami memohon kepada bapak dan ibu kementrian kelautan dan perikanan ri agar segera turun kelapangan guna mempertimbangkan kebenaran dari laporan kami, dan sebagai dasar kebijakan melaksanakan tindakan hukum untuk menindaklanjuti dan atau melakukan pengusutan serta penyelidikan, dan mencopot kepala dinas terkait yang kami duga telah melakukan pembiaran ini, sebagaimana hak dan tanggung jawab kami sebagai masyarakat;

demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

19 Feb, 14:39
Anonim
Website Terverifikasi Laporan belum diproses lebih dari 5 hari

Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harap tidak mengekspor lobster yang sedang bertelur maupun lobster yang kurang dari 200 gram, ini bukan karena kita melarang ekspor namun menjaga keberlangsungan lobster yang ada di indonesia. Apakah kita tidak boleh bijak dalam melakukan langkah yang baik demi laut kita. Saya mengerti bahwa banyak oknum yang menginginkan kran lobster bertelur dibuka kembali namun apakah kita tidak bisa melihat apa yang telah terjadi sebelum moratorium lobster? Kita mengalami penurunan hasil tangkap karena lobster tidak diberikan waktu yang lebih untuk berkembang biak. Mohon kepada kementerian untuk tidak dengan mudah mendengar dari luar namun mampu mempelajarinya.

19 Feb, 11:44
Martin
FORMRA Ditutup oleh Admin

Mohon untuk pihak terkait segera menandatangani RPHP, karena perusahaan kami tidak dapat melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami

16 Feb, 22:17
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Kepada presiden republik indonesia. saya sebagai masyarakat indonesia telah mengalami dampak dari sulitnya hidup dengan bermata pencaharian sebagai nelayan. kami dihadapi oleh perilaku rekan kerja sesama nelayan yang menggunakan cara tangkap yang tidak ramah lingkungan. mereka menggunakan jaring yang dapat menggerus dasar laut dan merusak terumbu karang sebagai tempat keuntungan kami berkembang. bapak, semenjak pimpinan menteri ibu susi pujiastuti saya telah mendapatkan berbagai manfaat. ikan-ikan telah kembali dan saya dapat menghidupi diri (dahulu untuk mendapat uang rp500.000 sangatlah sulit). ini tidak lain ialah kebijakan pelarangan cantrang. bapak, saya tinggal di pantai utara pulau jawa dan nelayan di sekitar saya telah terbiasa dengan jaring yang tidak ramah lingkungan sedangkan saya hanyalah nelayan kecil yang tidak bisa mengoperasikan hal tersebut. bapak, saya hanya memberi nasihat kalau janganlah rekan sesama saya diperbolehkan melaut di kepulauan natuna selama perilaku menangkap ikan tidak mereka ubah. saya khawatir dengan keberadaan mereka para nelayan natuna terganggu dan tempat mencari penghasilannya dirusak. bapak, saya mengerti akan kebijakan politik negara kita yang mengutamakan kepentingan-kepentingan. namun, saya ingin bapak sadar bahwa konstitusi hanya mengijinkan bapak untuk mengambil keputusan. saya harap bapak dapat mengganti menteri kelautan saat ini dan dapat mengembalikan ibu susi yang telah banyak membantu saya. semoga bapak sehat selalu. terima kasih.

13 Feb, 10:17
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Kepada yth. kementerian kelautan dan perikanan ri

dengan hormat, perkenalkan, saya beta natalia, kasubbid difusi, badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi sumatera selatan.

diinformasikan bahwa :
1. pemerintah provinsi sumatera selatan melalui badan penelitian dan pengembangan daerah, menyediakan sarana produksi pengalengan makanan olahan.
2. sarana produksi pengalengan tersebut, dimanfaatkan seluas2nya untuk peningkatan daya saing umkm/ikm di provinsi sumatera selatan.
3. saat ini, makanan olahan yang telah dikalengkan yaitu pindang ikan patin. pindang ikan patin ini berupa ikan patin yang diolah dengan kuah berbumbu sehingga sudah siap makan.
4. tahun ini juga akan dikembangkan pengalengan makanan olahan lainnya seperti gulai ayam, gulai burung, koktail buah, dll.
5. melalui koperasi badan penelitian dan pengembangan daerah provinsi sumsel, sudah dilakukan pendaftaran ijin usaha industri (industri skala menengah), dalam rangka pendaftaran e-reg.bpom.go.id, agar umkm/ikm memperoleh ijin edar bpom md sehingga produk yang telah dikalengkan dapat dipasarkan/dijual oleh umkm/ikm.

pertanyaan nya :
1. apakah harus dilakukan pendaftaran siup bidang pengolahan ikan? apa kriterianya?
2. peraturan perundang2an yang mengatur hal tersebut?

atas informasinya diucapkan terimakasih.

7 Feb, 12:49
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 4 hari

Untuk direktorat jenderal perikanan tangkap
untuk ptsp kkp

saya disini ingin menyampaikan keluhan yang saya alami untuk serangkaian proses perpanjangan sipi. pertama saya sampaikan keluhan saya untuk proses cek fisik yang penerbitan laporan hasil cek fisik yang terlalu lama, sedangkan laporan hasil cek fisik hanya berlaku 3 bulan dimulai dari cek fisik dilakukan bukan dari terbitnya memo lcf. saya menerima memo hasil cek fisik 24 januari 2020 sedangkan saya melakukan cek fisik pada tanggal 3 november 2019, dan pada saat saya ke permohonan perpanjangan sipi, ditolak karena hasil cek fisik tidak jelas, padahal yang saya terima di web sicefi laporan hasil cek fisik memang tidak jelas, dan saya lapor pada petugas cek fisik di lapangan tetapi mereka mengatakan bahwa dari pusat tidak ada penolakan karena mereka tidak bisa upload ulang dengan file yang lebih jelas. seharusnya dari lapangan kan ada pemeriksaan di pusat yaitu verifikasi, tetapi kenapa saya masih mendapatkan kendala seperti ini yang seolah saya yang salah. kemudian pada proses permohonan sipi, yang sebelumnya disosialisasi mengurus perizinan bisa 1 jam, tetapi proses verifikasi yang sangat lama menurut saya, karena permohonan saya baru diverifikasi 2 hari setelahnya dan itupun karena saya menanyakan langsung ke ptsp baru petugas menghubungi verifikator untuk menindaklanjutin permohonan saya, karena itu waktu saya terbuang sia-sia karena saya juga harus selesai permohonan sebelum cek fisik habis masa berlakunya. dan bukan baru sekali saya mengalami itu, pada hari ini juga permohonan saya pada tanggal 6 februari 2020 dengan nomor permohonan 007/sipi/da/ii/2020 baru diverifikasi hari ini karena hari ini tanggal 7 februari 2020 saya menanyakan kembali pada petugas ptsp karena permohonan saya tidak ditindaklanjutin, dan itu saya merasa dipersulit dengan lamanya proses perizinan.

28 Jan, 16:46
Panca Kharma
Website Ditutup oleh Sistem

Assalamualaikum...saya perwakilan dari nelayan masyarakat desa liang ilir kecamatan kota bangun kabupaten kutai kartanegara(kaltim),mohon untuk di tindaklanjuti aspirasi kami yg mana di sini mayoritas masyarakat berprofesi sebagai nelayan tapi kenapa banyak yang tidak mendapat bantuan mesin ces,perahu atau pun alat tangkap ikan padahal kami sudah puluhan tahun jadi nelayan tapi sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan

26 Jan, 10:50
Anonim
SMS Ditutup oleh Sistem

Kepada pemda kab wajo:
cc. dinas perikanan, kppp, kplp syahbandar siwa.
tolong ditindak tegas oknum pemilik kapal penangkapan ikan sudah 7 unit denganmenggunakan pukat harimau, cantrang di area muara sungaai siwa sampai area pelahuhan bangsalae, dibakingi oknum polisi, jam operasi mulai selesau isya sampai subuh, merusak biota laut dan menurut/mengganggu pendapatan nelayan tradisional (kab wajo.kec pitumpanua siwa)kepada pemda kab wajo:
cc. dinas perikanan, kppp, kplp syahbandar siwa.
tolong ditindak tegas oknum pemilik kapal penangkapan ikan sudah 7 unit denganmenggunakan pukat harimau, cantrang di area muara sungaai siwa sampai area pelahuhan bangsalae, dibakingi oknum polisi, jam operasi mulai selesau isya sa

DIIKUTI OLEH