Selamat siang..sehubungan rencana saya untuk mengurus sertifikat tanah di kantor pertanahan kabupaten simalungun, maka hari ini tanggal 17 januari 2020 jam 11:30 saya bersama beberapa anggota keluarga mengurus surat pernyataan ahli waris dan surat pembagian waris ke kantor desa jawa maraja, kecamatan jawa maraja bah jambi, kabupaten simalungun, sumatera utara sebagai persyaratan permohonan sertifikat tanah tersebut. kami bertemu dengan sekretaris desa dan kepala dusun (gamot) jawa maraja i karena kepala desa sedang ke pematang siantar. dalam mengurus surat tersebut sekretaris desa mengatakan ada biaya pengurusan surat pernyataan ahli waris dan surat pembagian waris yang dihitung berdasarkan bidang tanah yang diwariskan yaitu sebesar rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persatu (titik) bidang tanah. sementara bidang tanah yang diwariskan kepada ahli waris ada 19 bidang (titik) sehingga biaya pengurusan surat tentu sangat mahal sekali. kalau dihitung 19 x rp 1.500.000,- yaitu rp 28.500.000,-, dan sekretaris desa katakan biaya tersebut masih bisa dinegosiasikan dengan kepala desa. apakah mengurus surat tersebut ada biaya berdasarkan bidang tanah yang diwariskan? apakah ini merupakan biaya resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? tentu biaya ini sangat memberatkan kami dan ini membuat kami mengalami kendala untuk mengurus surat ke kantor pertanahan setempat dan sekaligus telah menghambat program pemerintah dalam hal ini program presiden jokowi untuk pensertifikatan tanah masyarakat. kami mencoba melaporkan ke satgas pungli tapi tidak tahu caranya. kami mohon agar laporan kami ditindak lanjuti sehingga kami dapat mengurus surat pernyataan ahli waris dan surat pembagian waris tersebut. sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Tolong disidak bpn kab.bekasi pa menteri bpn.terutama kakan dan kasi kasubsi pengukuran nya.jabatan dibuat usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan dalih proses di buat ribet. khususnya pendaftaran pertama kali penegasan hak/pengakuan dari hat milik adat.

Pada tanggal 17 juli 2017 saya menyerahkan berkas berkas persyaratan permohonan pergantian hak milik melalui bpn kab.tangerang dengan nomor berkas 73061/2017. sudah beberapa kali saya mendatangi kantor bpn kab.tangerang untuk menanyakan proses penyelesaiannya, akan tetapi tahun berganti tahun hingga kini tidak selesai juga. lelah tenaga, tersita waktu dan keluar ongkos sudah tidak menjadi persoalan berarti bagi saya dengan rasa optimisme pemerintahan jokowi yg concern dengan urusan legalitas pertanahan. semoga kanwil pertanahan banten dapat kiranya melakukan eskalasi percepatan berkas permohonan saya tersebut. terimakasih

Saya mau tanya apa maksud dari status tanah warna abu2 di citra satelit web atrbpn ya, dan apakah bisa jadi hak milik?

Pelayanan sertifikat tanah di kantor bpn kabupaten gorontalo sangat lama, saya mendaftar sertifikat tanah sejak bulan desember 2018 sampai saat ini tanggal 17 januari 2020 belum juga keluar. bukti pendaftaran saya lampirkan.alamat tanah di desa dulohupa kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo provinsi gorontalo.

Saya mengajukan balik nama sertifikat hak milik dengan nomor 02639 sejak awal oktober 2019 melalui notaris di kab. tangerang semua persyaratan sudah dipenuhi karena dibantu oleh pihak notaris dan informasi terakhir berkas persyaratan balik nama shm tersebut sudah masuk ke kantor bpn namun hingga kini berganti tahun, proses balik nama tersebut tak kunjung selesai juga. padahal berdasarkan informasi dari internet selambatnya hanya dibutuhkan 7 hari kerja untuk penyelesaiannya. mohon tindak lanjut bpn kab. tangerang untuk perhatian dan kerjasamanya.

Selamat malam
Saya ada sedikit permasalahan mengenai pembuatan ajb dari tanah dan bangunan yang akan saya beli yang terletak di kelurahan melong kecamatan cimahi selatan
Sebagai gambaran, saya membeli sebidang tanah dan bangunan di wilayah yang saya sebutkan tadi, dimana semua biaya pajak dan pembeli serta biaya ppat di tanggung oleh saya pribadi sebagai penjual.
Awalnya saya optimis dengan pembuatan ajb, pembuatan warkah serta hal lain yang berkaitan dengan pemindahan atau peralihan hak tanah dan bangunan yang akan saya beli. Mengingat saya pernah mempunyai pengalaman yang sama dalam membeli sebidang tanah di kabupaten bandung, yang menurut saya regulasinya tidak ribet dan berbelit. Saya pun pernah mengurus perizinan di kabupaten bandung yang menurut saya kinerja pegawai kabupaten bandung cukup baik
Tetapi saya kaget ketika proses pembelian tanah di wilayah kota cimahi
Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan
1. Ketika saya akan membuat ajb dimana saya selaku pribadi (tanpa pelantara/calo) mengurus sendiri ke kantor kecamatan cimahi selatan. Saya mengutarakan maksud untuk membuat ajb, dan menanyakan syarat serta biaya, masalah pajak pph ataupun bphtb saya sudah setuju, karena hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan saya selaku warga negara harus memenuhi kewajiban tersebut. Tetapi masalahnya ada biaya ajb yang saya rasa memberatkan, salah satu pegawai kecamatan di cimahi selatan menyebutkan nominal rp 10.500.000 an yang katanya termasuk warkah tanah. Sedangkan menurut perundang undangan yang berlaku pasal 32 ayat (1) pp 24/2016 yakni: uang jasa (honorarium) ppat dan ppat sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

2. Di kelurahan melong, saya bertemu dengan salah seorang pegawai kelurahan bidang pertanahan ( sepertinya begitu) dia, meminta dana sebesar rp 7.500.000 untuk pembuatan ajb dan warkah, saya menanyakan, bukankah biaya ajb hanya 1 %, dan tidak ada biaya warkah.

Pertanyaannya :
1. Apakah saya sebagai warga negara tidak bisa mnegurus sendiri ? Dimana saya harus melimpahkan urusan saya ke pegawai-pegawai pemerintahan tersebut. Ketika saya akan mengurus sendiri malah di peribet kesannya di hadang duluan.
2. Apakah pengurusan warkah ada biaya nya ? Sedangkan saya cari informasi di berbagai media, tidak pernah dikatakan nomonal yang pasti dan jelas untuk pembuatan warkah tanah.
3. Apakah itu sop? Apakah sop bisa berjalan dengan lancer jika pengeluaran saya juga lancar
4. Apakah ada perbedaaan ke validan sebuah “ surat”jika masyarakat seperti saya menanyakan dibandingkan dengan pegawai pemerintahan. ?

Kalau birokrasi seribet ini, pasti pungli tidak akan pernah punah di indonesia, karna dengan kerumitan yang ada, akhirnya banyak masyarakat yang “terpaksa”memakai jasa oknum oknum tersebut.

Sekitar seminggu lalu saya sudah melaporkan ke pemkot cimahi, tapi belum ada respon dari dinas terkait mengenai hal ini

Laporan saya no.5172672 tidak direspon oleh kantor pertanahan kota depok

kronologi laporan

17 des 2019, 20:24donny ramadhon
website ditanggapi oleh pelapor
terdisposisi ke kantor pertanahan kota depok

keluhan layanan bpn
kepada yth,instansi terkait (bpn bogor dan bank btn cabang depok ?)
sertifikat rumah saya di perm griya yasa lestari blok e10/10 bojong gede bogor..sudah 7 tahun ini saya menunggu tetapi belum selesai juga pembuatannya dengan alasan sertifikat induknya hilang di bpn.saya sudah berkali-kali menanyakannya ke bank btn cabang depok tetapi selalu dijawab masih dalam proses.
laporan pertama saya per tgl 7 des 2019 s/d tgl 17 des 19 belum direspon...

18 des 2019, 10:02
pengelola lapor!
laporan didisposisikan ke kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional oleh pengelola lapor!

18 des 2019, 12:09
kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional
laporan diteruskan ke kantor wilayah bpn provinsi jawa barat oleh kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional

18 des 2019, 14:04
kantor wilayah bpn provinsi jawa barat
mohon informasi lebih lanjut terkait no berkas pendaftaran tanahnya dan di kantor pertanahan kabupaten atau kota bogor bapak/ibu mengurus sertipikat tanah tersebut?

20 des 2019, 20:21
donny ramadhon
dh,
kronologis kejadian sbb:
pada tahun 1997 saya membeli secara credit 1 unit rumah di perumahan griya yasa lestari blok e-10/10 bojong gede depok dengan cara diangsur selama 15 tahun,via bank btn cabang depok.sekitar thn 2012 saat pembayaran terakhir,saya tidak mendapatkan sertifikat rumah dengan alasan sertifikat belum dipecah dan akan segera diurus.selama 7 tahun ini saya bolak-balik menanyakan sertifikat rumah saya tetapi bank btn cabang depok selalu menjawab masih dalam proses karena sertifikat induknya hilang di bpn.
saya tidak tahu no berkas pendaftaran tanahnya dan dikantor bpn mana,karena yang mengurus itu semua bank btn cabang depok.
mohon dibantu ditanyakan kepada bp linggar bagian dokumen bank btn cabang depok dengan no hp.0822-9961-7464.
sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

23 des 2019, 08:51
kantor wilayah bpn provinsi jawa barat
laporan diteruskan ke kantor pertanahan kota depok oleh kantor wilayah bpn provinsi jawa barat

selasa, 14:18
donny ramadhon
sudah 15 hari belum direspon oleh kantor pertanahan kota depok

kamis, 21:01
donny ramadhon
sudah 17 hari belum direspon oleh kantor pertanahan kota depok

15 menit yang lalu
donny ramadhon
sudah 22 hari belum direspon oleh kantor pertanahan kota depok

Sertifikat tanah tidak diproses tanpa alasan dari petugas kantor bpn kabupaten gorontalo, lokasi di desa dulohupa kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo provinsi gorontalo.a.n ucon arif & haris rivai

Belum adanya tanggapan dan penjelasan dari bpn jember mengenai shm no 3057
assalamualaikum slmt siang. bersama ini kami sangat mengharapkan tanggapan dari bpn jember mengenai penjelasan dan ke absahan no sertifikat 3057 atas nama haji asnawi dan proses timbulnya sertifikat tersebut sebagaimana telah kami laporkan tgl 30 desember 2019 hingga saat ini belum ada tanggapan dari bpn jember.
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.